AL-MUHAJIRIN– Sekretaris HIDMAT Muslimat NU Jawa Barat, Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah, M.Pd., menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2026–2031.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (5/8/2026).
Pelantikan dan rapat kerja menjadi momentum awal bagi jajaran pengurus baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah program PC Muslimat NU Kabupaten Bandung selama lima tahun mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah mempresentasikan sejumlah program HIDMAT Muslimat NU Jawa Barat. Program tersebut meliputi penguatan kapasitas daiyah, pengembangan majelis taklim, serta optimalisasi dakwah digital untuk memperluas jangkauan syiar Islam di tengah masyarakat.
Pemaparan program HIDMAT tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan program kerja PC Muslimat NU Kabupaten Bandung. Penguatan kualitas daiyah dan pemanfaatan media digital dinilai penting agar dakwah mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas serta menjawab tantangan perkembangan zaman.
Pelantikan menandai dimulainya amanah baru bagi Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Bandung Masa Khidmat 2026–2031. Setelah dilantik, jajaran pengurus mengikuti rapat kerja untuk merumuskan berbagai agenda yang akan menjadi pedoman organisasi selama satu periode kepengurusan.
Program kerja yang disusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan anggota dan masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi hingga pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga.
Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat NU memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah masyarakat.
Melalui kepengurusan yang baru, PC Muslimat NU Kabupaten Bandung diharapkan semakin solid, mandiri, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Pelantikan dan rapat kerja ini juga menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan berbagai elemen masyarakat. (*)
