Teken MoU Program Pelatihan 2026, Dr. Hj. Ifa Faizah Perkuat Peran BLKK Muslimat NU Jabar Cetak SDM Kompeten dan Mandiri
AL-MUHAJIRIN— Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan penting di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi, dan akses terhadap pelatihan semakin menentukan apakah seseorang mampu memasuki pasar kerja, meningkatkan produktivitas, atau membangun usaha secara mandiri.
Dalam konteks itulah Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) PW Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah, M.Pd., memandang keberadaan BLK Komunitas memiliki posisi strategis. Lembaga pelatihan berbasis komunitas dinilai mampu menerjemahkan kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi program yang lebih dekat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah menandatangani dokumen kerja sama bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPVP Bandung Barat, Asep Saepul Moharam, S.Pd.I., M.Pd.I. Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala BPVP Bandung Barat, Hadi Krisnamurti, S.T., M.T.
BLKK PW Muslimat NU Jawa Barat menjadi salah satu dari 18 BLK Komunitas binaan yang terlibat dalam penandatanganan kerja sama Gelombang I program pelatihan tahun anggaran 2026.
Bagi Hj. Ifa, kerja sama tersebut memiliki makna yang luas. Ia melihat pelatihan vokasi sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi perubahan struktur pekerjaan.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia usaha menuntut masyarakat memiliki kompetensi yang semakin spesifik. Pendidikan formal tetap penting, tetapi keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menentukan tingkat produktivitas seseorang.
Karena itu, BLK Komunitas memiliki fungsi penting untuk mendekatkan proses peningkatan kompetensi kepada masyarakat.
“Pelatihan harus melahirkan kemampuan yang benar-benar dapat digunakan. Kita ingin peserta memiliki keterampilan yang bisa menjadi modal memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas, maupun mengembangkan usaha secara mandiri,” katanya .
Hj Ifa menilai kekuatan utama BLK Komunitas terletak pada kedekatannya dengan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan program pelatihan dirancang dengan memahami karakter, kebutuhan, dan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Bagi Muslimat NU Jawa Barat, perspektif ini penting karena pemberdayaan ekonomi berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan keluarga.
Ketika seorang perempuan memperoleh keterampilan baru, mempunyai akses terhadap pekerjaan, atau mampu mengembangkan usaha, manfaat ekonominya tidak berhenti pada individu. Dampaknya dapat menjalar kepada ketahanan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, serta kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi.
Atas dasar itu, Hj Ifa terus mendorong BLKK PW Muslimat NU Jawa Barat berkembang sebagai pusat peningkatan kapasitas masyarakat yang produktif dan adaptif.
Menurutnya, pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui bantuan konsumtif. Masyarakat perlu memperoleh instrumen yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan dan menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan.
Pelatihan vokasi menjadi salah satu jalan menuju tujuan tersebut.
Peserta pelatihan diharapkan tidak berhenti pada memperoleh sertifikat atau menyelesaikan sejumlah jam pembelajaran. Hal yang jauh lebih penting adalah terjadinya peningkatan kompetensi yang dapat diukur dari kemampuan bekerja, menghasilkan produk, memberikan jasa, atau menciptakan sumber pendapatan.
Cara pandang seperti ini menempatkan keberhasilan BLKK pada dampak pascapelatihan.
Apakah peserta mampu menggunakan keterampilannya? Apakah kompetensi tersebut membuka peluang kerja? Apakah pelatihan membantu lahirnya usaha baru? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas program vokasi.
Hj Ifa juga melihat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai model penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Kepala BPVP Bandung Barat, Hadi Krisnamurti, dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh pimpinan BLK Komunitas penerima bantuan agar program dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata.
Ia meminta lembaga penerima memanfaatkan waktu dan anggaran secara optimal untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
“Melalui bantuan program ini, kita berharap BLK Komunitas dapat membuka akses pelatihan seluas-luasnya untuk masyarakat di wilayah masing-masing guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja,” ujar Hadi Krisnamurti.
Bagi BLKK PW Muslimat NU Jawa Barat, pesan tersebut sekaligus mempertegas bahwa pengelolaan program harus disertai tanggung jawab terhadap kualitas hasil.
Pelatihan yang baik, dalam pandangan Hj Ifa, harus mampu mempertemukan tiga unsur sekaligus: kompetensi, produktivitas, dan kemandirian.
Kompetensi membekali seseorang dengan kemampuan. Produktivitas membuat kemampuan tersebut menghasilkan nilai. Sedangkan kemandirian memungkinkan masyarakat mengubah keterampilan menjadi pijakan ekonomi yang lebih kuat.
Kerangka itu pula yang membuat pendidikan vokasi semakin relevan dalam pembangunan saat ini.
Di tengah perubahan teknologi, otomatisasi, dan pola kerja yang semakin dinamis, masyarakat memerlukan kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilan. Konsep belajar tidak lagi berhenti setelah seseorang menyelesaikan sekolah atau perguruan tinggi.
Proses reskilling dan upskilling menjadi kebutuhan sepanjang kehidupan kerja.
Di sinilah BLK Komunitas dapat memainkan perannya: menghadirkan akses belajar yang lebih dekat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi Hj Ifa, pendekatan tersebut selaras dengan semangat Muslimat NU dalam membangun kemandirian perempuan dan keluarga.
Perempuan tidak semata ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai aktor ekonomi yang mempunyai kapasitas untuk bekerja, berproduksi, berwirausaha, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosialnya.
Dengan demikian, penguatan keterampilan perempuan sekaligus merupakan investasi sosial. (*)
Dokumentasi Kegiatan:
