PURWAKARTA– Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam memberantas aksi premanisme terus mengalir dari berbagai tokoh agama dan masyarakat. Salah satunya datang dari Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, Dr. KH. Abun Bunyamin, MA.
Dalam pernyataannya, Syaikhuna Kiai Abun—sapaan akrab ulama kharismatik asal Purwakarta ini—menyampaikan apresiasi serta dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional dari gangguan premanisme.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Rois Syuriah PWNU Jawa Barat mendukung sepenuhnya terhadap upaya pemerintah, TNI dan Polri dalam rangka memberantas premanisme. Semoga Indonesia yang sudah kondusif semakin kondusif, yang sudah aman lebih aman, sehingga ketenteraman bagi bangsa akan terwujud dengan sempurna,” ujar Kiai Abun dalam pernyataan resminya, Senin 12 Mei 2025.
Pernyataan tersebut menyusul pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Meresahkan yang diumumkan pada 6 Mei 2025. Satgas ini dibentuk untuk menghadapi fenomena premanisme yang mengatasnamakan ormas, yang kerap mengintimidasi pelaku usaha, menciptakan ketakutan di masyarakat, dan menghambat pertumbuhan investasi.
Adapun Islam menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban. Maka dari itu, ketika ada sekelompok orang yang justru menodainya dengan tindakan kekerasan serta pemaksaan, negara wajib hadir secara nyata.
Menjaga keamanan juga merupakan bagian dari maqashid syari’ah (tujuan-tujuan utama syariat Islam), yaitu menjaga jiwa, harta, dan ketenteraman umat. Negara harus hadir, dan umat mendukung.
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, selalu menjunjung tinggi prinsip cinta tanah air. Maka menjaga kedaulatan hukum dan menciptakan ruang publik yang damai adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
Dukungan ini memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan agenda strategis nasional untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat kepastian hukum, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kehadiran tokoh ulama dalam barisan pendukung kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat, khususnya umat Islam, untuk bersatu guna terciptanya keamanan dan ketentraman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa negara tidak akan ragu menindak ormas atau kelompok yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial.
“Pemerintah ingin seluruh masyarakat merasa aman, para pelaku usaha merasa dilindungi, dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko Polhukam.
Dukungan dari tokoh seperti KH. Abun Bunyamin merupakan bentuk kolaborasi antara ulama, umara, dan rakyat yang menjadi kunci bagi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. (*)
